PERSYARATAN PERIZINAN
USAHA NIAGA UMUM MINYAK BUMI, BBM, LNG, dan HASIL OLAHAN
 
1. Surat Permohonan.
2. Akte Pendirian Perusahaan & perubahan.
3. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang
4. Profil perusahaan (company profile)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SIUP
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek K3.
9. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat.
10. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha
12. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan
13. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri
14. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati minimum 1% dan maksimum 10% dari total BBM yang diniagakan
15. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
16. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya
17. Studi Kelayakan Pendahuluan
18. Surat Perjanjian (MoU) sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM yang dinotariatkan
19. Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum BBM
20. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 tahun
21. Jaminan dukungan pendanaan (MoU)
22. Jaminan pasokan BBM (MoU) (Asli)
23. Rencana standar dan mutu BBM yang akan diniagakan
24. Rencana merek dagang BBM yang akan diniagakan
25. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar) dan pengecer
26. Rencana sarana pengeloaan limbah
27. Rencana Studi Lingkungan
28. Surat Keterangan Rencana Investasi